Bandung, (BINTANG PROVOS). Bertempat di Balai Transukses Good News, Pratista Barat, Kota Bandung, pada Jumat 25 September 2025, digelar Diskusi Nasional, bertajuk : Pertempuran Politik Kotor Melalui Media Sosial , yang disiarkan langsung secara podcast online. Acara diawali dengan pernyataan kunci dari Dr. HeriS.Boaz, SH,MH,MA., Ketua Umum DPP AWP (Aliansi Wartawan Pasundan), yang menyatakan bahwa Tim peneliti dari University of Oxford mengungkap jika media sosial Facebook dan Twitter kerap dijadikan sarang pertempuran untuk menyebar propaganda. Peredaran berita hoax melalui media sosial memicu sejumlah studi mengenai kaitan antara kedua dan tujuan di balik penyebar informasi. Salah satu studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari University of Oxford mengungkap media sosial jadi sarang petempuran internasional hingga propaganda untuk politik kotor.
Hal tersebut ditegaskan lagi dari pernyataan Edo Damaraji, ST., Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Layanan Facebook dan Twitter diketahui kerap menjadi sasaran untuk ekstrimis menyebarkan paham mereka ke seluruh dunia. Studi yang dilakukan di seluruh dunia termasuk Rusia hingga Taiwan menungkap fakta mengejutkan.
Hal kritis senada disampaikan oleh Wito,S.H., Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Jawa Timur, yang menandaskan bahwa sekitar 45 persen akun Twitter di Rusia sangat aktif, namun belakangan diketahui ada keterlibatan bot. Sementara Taiwan menggunakan ribuan akun media sosial yang sangat terkoordinir sebagai alat kampanye melawan Presiden Tsai Ing-wen dan propaganda daratan China.
Pengamatan tersebut juga didukung oleh pernyataan Prof. Ubud D.,SH,STh.M.Th., Advokat, Peneliti dan Ketua Umum DPP APWI & Fokus Ikaen Jaya, yang mengutip laporan bahwa terdapat sebuh laporan yang merupakan bagian dari proyek riset Propaganda Computational Oxford Internet Institute melibatkan pengguna media sosial di sembilan negara termasuk Brazil, Kanada, China, Jerman, Polandia, Ukraina, hingga Amerika Serikat. Tim peneliti kemudian menemukan adanya propaganda tradisional berisi ‘kebohongan, informasi sampai, hingga kesalahan informasi’ yang tersebar secara online dan didukung oleh algoritma Facebook dan Twitter.
Fenomena tersebut digarisbawahi dengan pernyataan Hamdani Sumantri, S.Sos,MSi, Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Sumatera Selatan, yang mengutip pendapat Philip Howard, Profesor Studi Internet di Oxford, teknik yang digunakan meliputi akun otomatis untuk menyukai, berbagi dan posting di media sosial. Akun semacam itu dapat digunakan untuk permainan algoritma demi mendorong konten ke feed media sosial yang dikuratori. Misalnya, seperti feed Facebook dan Twitter. Mereka dapat memantik debat di dunia nyata dan menipu pengguna media sosial. Bot juga bisa menampakkan dukungan secara online, seperti jumlah suka yang terlihat lebih besar sehingga tercipta ilusi popularitas.
Pernyataan tersebut didukung oleh temuan Drs. Johozua Palpialy, SH, Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Banten, yang melaporkan bahwa Para periset menemukan bahwa di AS, teknik ini merupakan bentuk politik kotor yang penelitiannya dikerjakan Samuel Woolley, direktur riset proyek tersebut. Dia mendefinisikan “konsensus manufaktur” sebagai upaya menciptakan ilusi popularitas sehingga kandidat politik dapat “bertahan hidup” di tempat yang sebelumnya tidak mereka miliki. “Ilusi dukungan daring untuk kandidat dapat memacu dukungan aktual melalui efek ikut-ikutan. Trump membuat Twitter menjadi pusat dalam pemilihan [presiden], dan para pemilih memperhatikannya.” Meski laporan tersebut menemukan hanya beberapa bukti dukungan institusional penggunaan bot, bahkan hanya dengan cara “eksperimental” oleh manajer kampanye partai, Woolley menekankan bahwa upaya itu sama kuatnya dengan media sosial yang memang dikendalikan oleh manusia.
Sementara itu, Benyamin Lambertus Mouw,SE, Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Papua, menyatakan bahwa “Bot secara besar-besaran memperbanyak kemampuan seseorang untuk mencoba memanipulasi pengguna yang sesungguhnya,” katanya. “Bayangkan temanmu yang menjengkelkan di Facebook, seseorang yang selalu memulai pertengkaran politik. Jika mereka memiliki ‘tentara’ berupa 5.000 bot, itu akan jauh lebih buruk, bukan?”
Hal senada disampaikan Dr. Henry Wono Wong, SE, MM.,PhD., Aktivis & Pengamat Lingkungan, Pengawasan Pajak & Korupsi, serta Ketua DPW GNP TIPIKOR Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang mengutip The Guardian, laporan tersebut juga menuding ketidaktertarikan perusahaan media sosial tentang bagaimana jaringan mereka digunakan. Facebook, misalnya, meninggalkan sebagian besar pekerjaan anti-propaganda ke organisasi eksternal seperti Snopes dan Associated Press, yang mengoperasikan tim pengecekan fakta semi-otonom yang bertujuan untuk menandai berita benar atau salah.
Diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa sistem anti-bot Twitter cukup efektif dalam memerangi aktivitas komersial di situs micro blogging-nya. Sayangnya, sistem tersebut tampaknya kurang mampu mencatat akun otomatis yang terlibat dalam aktivitas politik. Para periset mempresentasikan temuan mereka ke sekelompok perwakilan dari perusahaan-perusahaan teknologi. Para pengamat mendorong perusahaan pembesut media sosial untuk bergerak lebih cepat mencegah agar hal serupa tidak semakin masif. Pertempuran politik kotor melalui media sosial yang terjadi marak di Indonesia, sudah seharusnya diantiasipasi segera oleh lembaga terkait, dan masyarakat berpendidikan di Indonesia, sebelum semuanya terlambat. **(BHS-001/BP/S:CNNI/260925)***
Leave a Reply